Lingkaran Survei Indonesia (LSI), melakukan survei kepada 1.200 responden di 33 provinsi tentang Kepuasan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum. Hasilnya sekitar 29,8% menyatakan puas, sedangkan 56% publik menyatakan tidak puas. Hal ini membuktikan bahwa wibawa hukum Indonesia berapa pada titik terendah.
Salah satu peneliti LSI Dewi Arum mengatakan, merosotnya kepercayaan hukum di masyarakat Indonesia dikarenakan terjadinya beberapa kasus besar yang menyebabkan sejumlah aparat penegak hukum di Indonesia seperti TNI dan Polri yang melakukan penegakan hukum dengan caranya sendiri.
“Kita lihat ada beberapa kasus, seperti penyerangan Lapas Cebongan yang dilakukan TNI, penyerangan Polres OKU, lalu ada polisi yang memperkosa napi perempuan. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat Indonesia menilai penegakan hukum Indonesia sudah tidak berjalan dengan baik,” ujarnya di kantor LSI, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (7/4).
Dewi menambahkan, selain faktor-faktor yang disebutkan tadi, beberapa kasus Korupsi yang saat ini yang proses hukumnya terkesan tidak serius juga menjadi anggapan di masyarakat bahwa hukum di Indonesia tidak berlaku bagi pejabat pemerintahan.
“Faktor lain seperti kasus korupsi, seperti Angelina Sondakh, Nazaruddin, Anas Urbaningrum, proses hukumnya terkesan lama dan diulur-ulur. Jadi masyarakat beranggapan hukum Indonesia tidak berjalan dengan baik,” terangnya.
Lebih lanjut Dewi menjelaskan, merosotnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum, tidak bisa lepas dari tanggung jawab Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden.
Sebagai Presiden, SBY seharusnya bisa melakukan evaluasi menyeluruh kepada pemimpin-pemimpin para penegak hukum. “Sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia, Presiden seharusnya melakukan evaluasi ke bawahannya. Apalagi SBY latar belakangnya militer, sebenarnya paham garis kesatuan. Kalau saja dia konsisten dan tegas memberikan imbauan ke bawahannya, mungkin kepuasan masyarakat akan terus meningkat pada penegakan hukum,” tandas Dewi.
Survei LSI: Wibawa hukum Indonesia jatuh pada titik terendah
