Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berpendapat penyebab pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan oleh anggota tentara Yon Armed 76/15 Tarik Martapura, juga dipicu perbedaan tingkat kesejahteraan dua institusi itu. Menurut Mahfudz, pemisahan institusi Polri dan TNI dari ABRI, perhatian negara lebih besar kepada Polri ketimbang TNI.
Hal ini tercermin dari minimnya anggaran bagi TNI. Seperti gaji kecil dan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI yang sudah usang dan tidak memadai lagi.
“Pemerintah harus segera ambil kebijakan terobosan, untuk perbaiki kesejahteraan prajurit TNI. Karena berbagai bentrok yang libatkan oknum prajurit TNI dengan oknum aparat polisi, juga dilatari oleh akumulasi kesenjangan dan kecemburuan sosial antar mereka,” kata Mahfudz dalam siaran persnya, Jumat (8/3).
Tidak hanya perbedaan gaji dan alutsista, sarana dan prasarana yang dimiliki TNI juga dinilai tidak setara dengan Polri. Seperti kendaraan dan perumahan dinas yang minim, dan lamban proses peremajaannya.
Mahfudz mengungkapkan, penghasilan prajurit TNI masih jauh dari standar layak hidup. Hal itu ditambah dengan tunjangan yang serba pas-pasan. Sementara salah satu tuntutan reformasi adalah TNI harus melepas semua bisnisnya.
Pada sisi berbeda, lanjutnya, Polri justru dipersepsi sebaliknya. Sarana prasarana serta penghasilannya jauh lebih baik.
“Kita bisa dengan mudah membandingkannya di lapangan,” kata Mahfudz tanpa memberikan kalkulasi angka, kesenjangan gaji TNI dengan Polri.
Karena itu, Komisi I DPR mendesak Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk menyusun daftar anggaran pemenuhan kesejahteraan TNI. Meliputi sarana prasarana, fasilitas, dan standar penghasilan prajurit.
“Tapi ini baru akan selesaikan satu dari sekian variabel yang latari kasus-kasus bentrok, antara oknum prajurit TNI dengan oknum aparat polisi. Masih ada PR lainnya,” tutup Mahfudz.
Sebelumnya, pembakaran Mapolres OKU di latarbelakangi penembakan yang dilakukan anggota polisi kepada anggota TNI karena melanggar lalu lintas. Prajurit TNI yang merasa tidak puas dengan pengusutan kasus itu, kemudian membakar Mapolres.
Komisi I DPR: Pembakaran Mapolres OKU karena gaji TNI kecil
