Pramono: Indonesia harus tiru Filipina lindungi tenaga kerjanya
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menilai kerusuhan yang terjadi di KJRI Jeddah bisa menjadi pelajaran dan introspeksi pemerintah untuk memperbaiki kinerja di manajemennya.
Menurut Pramono, di Saudi Arabia ada banyak warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja tanpa status. Hal tersebut mereka lakukan karena sulitnya mengurus izin yg ada.
“Ini harus menjadi introspeksi pemerintah, terutama Menteri Tenaga Kerja dan Jumhur Hidayat untuk perbaiki manajemen yang ada. Kalau ini dibiarkan korban akan makin banyak dan ini mencoreng kita semua. Karena ini terjadi di luar negeri, menunjukkan pelayanan dan manajemen yang buruk,” kata Pramono di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).
Pramono juga menganggap bahwa KJRI di sana tidak bekerja secara maksimal, akibatnya kericuhan terjadi.
“Ini kan terlalu birokrasi yang berlarut-larut sehingga tidak ada perlindungan kepada warga negara kita, tenaga kerja kita yang ada di luar. Jadi saya lihat itu salah satu bagian (KJRI tidak maksimal),” ujar Pramono.
Terkait masalah ini, Pramono pun mengambil contoh di negara Filipina. Dia membandingkan TKI yang berada di Arab Saudi lebih terjaga.
“Beda dengan di Filipina, mereka betul-betul diberikan proteksi dari pemerintah. Kalau kita melihat kasus meninggal dunia terhadap TKI, kita termasuk yang banyak dibanding dengan negara yang lain,” imbuh Pramono.
Pramono: Indonesia harus tiru Filipina lindungi tenaga kerjanya
