Saat ini, fokus perhatian pemerintah tengah tertuju pada rencana divestasi saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Padahal sebelumnya, pemerintah menugaskan Agus Martowardojo (saat itu masih menjabat menteri keuangan) untuk mengejar divestasi saham PT Newmont.
Setelah Agus Marto tidak lagi duduk di kursi menteri keuangan, perhatian pemerintah beralih ke PT Inalum. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan tidak akan mengambil divestasi 7 persen saham Newmont di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah pusat tidak memasukkan dana untuk membeli saham Newmont dalam APBN 2013.
“Pemerintah itu bisa pemerintah pusat bisa pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat tidak,” ucap Hatta ketika ditemui di Kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (8/6).
Menurut Hatta, jika pemerintah pusat mau membeli saham Newmont, maka harus menunggu keputusan dari DPR dan MK untuk menyetujui alokasi dana pengambilan. Dengan demikian, pemerintah lebih memilih membeli Inalum. Dana untuk membeli Inalum pun sudah disiapkan.
“Kalau pemerintah bisa Pemda kan kalau pusat tidak berkeinginan membeli itu. Kalau kita membeli itu (Newmont) harus seizin keputusan DPR dan MK dan dalam APBN juga tidak tercantum. kecuali Inalum,” jelas Hatta singkat.
Pernyataan Hatta berbeda dengan pemikiran Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dahlan berharap pemerintah memberikan wewenang bagi BUMN untuk mengeksekusi pembelian 7 persen saham Newmont. Tenggat waktu divestasi saham Newmont masih terus diperpanjang oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.
“Tergantung penugasan pemerintah, saya berharap sudah jadi secepatnya,” ucap Dahlan beberapa waktu lalu.
Dahlan menegaskan BUMN sangat siap untuk menampung saham Newmont. Sebagai bukti keseriusan, BUMN telah menyiapkan dana untuk mengambil saham saham kunci perusahaan emas itu.
“Kita tunggu penugasan pemerintah, BUMN sudah siap. Kemarin (26 April 2013) kan sudah terakhir tapi diperpanjang lagi, ya sudah,” ucap Dahlan.
Pemerintah lebih pilih kuasai Inalum daripada Newmont
