Nasib kenaikan BBM dan BLSM berada di tangan Golkar
Saat seluruh instansi dan kantor di Ibu Kota Jakarta libur kemarin, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah menggelar rapat berjam-jam. Agenda yang dibahas menentukan hajat hidup orang banyak, menyangkut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013.
Di dalam beleid tersebut, ada pasal yang mencantumkan rencana pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Artinya, jika perubahan anggaran negara ini disetujui dewan, maka harga premium dan solar bersubsidi akan naik, paling cepat minggu depan.
Pemerintah sudah menegaskan akan menaikkan harga BBM, terlepas dari apapun keputusan politik di DPR. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana memastikan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dilakukan minggu depan. Rencana itu dia jamin tidak akan berubah, meski ada penolakan sebagian fraksi dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat hari ini.
“(Harga) BBM naik minggu depan. Pemerintah sih sudah pasti ya,” kata Armida seusai rapat di Banggar DPR RI, kemarin.
Di sisi lain, selepas rapat nyaris 6 jam kemarin, enam fraksi bersama dengan pemerintah menyepakati seluruh RUU APBNP 2013. Enam fraksi tersebut adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi Hanura.
“Pemerintah bersama 6 fraksi menyepakati seluruh rancangan APBN-P. Menerima secara bulat rancangan APBN-P 2013. Sebagaimana dibahas,” kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit membacakan hasil rapat.
Tiga fraksi lain, yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, dan Fraksi Gerindra enggan melunak. Ketiga fraksi tersebut cuma menyetujui sebagian RUU APBNP 2013 dengan mencantumkan beberapa catatan terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah, khususnya pengurangan subsidi BBM dan pemberian bantuan sementara pada masyarakat.
“Sementara PDI, PKS dan Gerindra, menyetujui Rancangan Undang-Undang, kecuali terhadap pasal-pasal yang diberikan catatan terhadap pasal-pasal itu,” kata Ahmadi.
Beberapa pasal yang menjadi catatan adalah pasal 1, 3, 5, 6, 8, 17, dan pasal 36 yang tercantum dalam RUU APBNP 2013 yang akan dibawa ke sidang paripurna DPR RI Senin (17/6) mendatang.
Fraksi yang berubah haluan adalah Hanura. Partai pimpinan Wiranto itu dalam rapat “lembur” kemarin, sempat mempertanyakan urgensi kenaikan BBM subsidi.
Anggota Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon menyatakan partainya menolak tegas opsi menaikkan harga premium karena anggaran masih bisa dioptimalisasi.
“Partai Hanura menolak kenaikan harga BBM. Hal ini berkaitan dengan UUD 45 pasal 33. Masih banyak optimalisasi anggaran yang dapat ditingkatkan. BBM memiliki pengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi bisa mencapai 7,6 persen,” ujarnya.
Nyatanya saat pengambilan keputusan, Hanura termasuk yang menyetujui seluruh poin dalam APBN-P.
Politikus PDI-P Maruarar Sirait menyatakan kini penentu lolos tidaknya kebijakan kenaikan BBM dan BLSM adalah Golkar. Menurutnya, hasil survei menyimpulkan, sebagian besar rakyat menolak kenaikan harga BBM.
“Partai Golkar selama ini selalu menyuarakan slogan, “Suara Rakyat Suara Tuhan”. Jika Partai Golkar malah mendukung rencana kenaikan harga BBM, maka perlu dipertanyakan, itu suara apa,” ujar Maruarar dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, kemarin.
Kecuali ada perkembangan politik baru, seharusnya Rapat Paripurna pada Senin (17/6) mendatang akan menghasilkan keputusan yang sama seperti Banggar soal APBN-P 2013.
Itu sebabnya, Maruarar berharap Fraksi Golkar bisa mengubah sikap dan membatalkan kenaikan BBM maupun pemberian BLSM di detik-detik akhir saat paripurna.
“Jika Partai Golkar menolak (RAPBN-P 2013), maka pemerintah tidak jadi menaikkan harga BBM,” tegasnya.
Seandainya keputusan menerima atau menolak RAPBN-P ditentukan lewat voting di Rapat Paripurna DPR, maka total kursi fraksi yang menolak, yaitu PDIP, PKS, dan Gerindra hanya 178. Masih kalah dibanding gabungan 6 fraksi lain, termasuk Demokrat, yang sudah tegas mendukung kenaikan BBM.
Dalam bayangan Maruarar, bila Golkar yang memiliki 107 kursi bergabung dengan mereka, situasi bisa berbalik.
Selepas usulan pemerintah awal pekan depan disetujui DPR, otomatis harga jual premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar jadi Rp 5.500 per liter.
Jika harga premium dan solar subsidi naik, pemerintah ingin memberi Kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 per bulan kepada rakyat miskin. Selain bantuan uang, ada paket beasiswa untuk siswa tak mampu dan beras miskin selama lima bulan ke depan.
Pemberian BLSM inilah yang menjadi inti perdebatan politik. Selain partai politik, sebagian elemen pegiat mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat tegas menolak.
Saat hiruk pikuk politik masih melingkupi RAPBN-P, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial menggandeng PT Pos Indonesia sudah menyebar sebagian 15,5 juta Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada rumah tangga miskin di seluruh Indonesia. Kartu yang sedianya untuk mengambil jatah beras miskin tersebut, sudah dimodifikasi sekaligus menjadi alat memperoleh bantuan Rp 150.000 dan paket lain BLSM.
Dengan disetujuinya RAPBNP oleh mayoritas Banggar DPR, ditambah fakta KPS telah disebar pada masyarakat, pemerintah unggul selangkah dibanding para penolak perubahan anggaran. Namun, saga kenaikan harga BBM belum usai, dan masih harus menanti perkembangan yang final 48 jam lagi.
Nasib kenaikan BBM dan BLSM berada di tangan Golkar
