Masyarakat lebih pilih tarif pajak naik dibanding harga BBM

demokrat pertanyakan komitmen pks di dalam koalisi

Masyarakat lebih pilih tarif pajak naik dibanding harga BBM


Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mendapat respon beragam dari masyarakat. Keputusan kenaikan harga BBM saat ini tinggal menunggu hasil rapat paripurna RAPBN-P yang diselenggarakan besok (17/6) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).


Salah satu warga Jakarta, Glory (35) menyetujui kebijakan kenaikan BBM tersebut. Kenaikan harga BBM dinilai membantu menyelamatkan perekonomian Indonesia.


“Saya sih setuju ada kenaikan BBM karena kalau enggak dinaikan nanti jebol keuangan negara,” ucap Glory saat menikmati Car Free Day (CFD) di Bundara HI Jakarta, Minggu (16/6).


Menurutnya, jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi pilihan lainnya ialah peningkatan tarif pajak. Ini sudah diterapkan di negara maju di mana tarif pajak dipatok tinggi terutama bagi warga yang berpenghasilan tinggi.


“Ya naikin tarif pajak saja karena dari 240 juta jiwa penduduk Indonesia hanya 10 persen yang punya NPWP, belum ada yang ngemplang pajak,” jelasnya.


Konsekuensi kenaikan harga BBM bersubsidi ini mengharuskan pemerintah memberikan kompensasi bagi rakyat miskin salah satunya Bantuan Langsung Sementara masyarakat (BLSM). Namun warga Muara Karang ini melihat lebih baik dana kompensasi dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan sehingga warga dapat merasakan dua hal itu dengan gratis.


Pria pecinta kendaraan sepeda ini, melihat kenaikan harga BBM membuat transportasi umum semakin laku. “Ya naik transportasi umum saja, saya kan tiap ke kantor naik busway cuma Rp 3500,” tegasnya.



Masyarakat lebih pilih tarif pajak naik dibanding harga BBM

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More