Alaydrus minta KPK periksa Jokowi soal KJS
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus meminta agar program Kartu Jakarta Sehat (KJS) didata ulang. Pasalnya, dari total penerima KJS sebanyak 4,7 juta warga, diduga kuat sebanyak 3,5 juta menggunakan KTP palsu, orang-orang kaya hingga KTP non Jakarta.
Menurut anggota komisi yang membidangi anggaran ini, jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan pendataan ulang, maka anggaran KJS sebesar Rp 1,2 triliun bakal jebol.
“Jokowi bilang KJS tak mau dihilangkan, takut kalah saing dengan SKTM, Gakin dan Jamkesda. Jokowi tetap memilih KJS, saya bilang, 3,5 juta data lagi, data ulang. Saya curiga sebanyak ini menggunakan KTP orang mampu, KTP palsu, KTP Jakarta,” ujar Alaydrus di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (22/5).
Alaydrus mendesak Jokowi agar melakukan pendataan ulang terhadap penerima KJS. Apalagi dia mendengar Jokowi bakal membagikan sebanyak 1,7 juta kartu KJS tahap kedua pada Minggu ini.
Pendataan ulang, dinilai Alaydrus sangatlah penting dan hal ini untuk mengantisipasi bobolnya anggaran yang telah disediakan. Jika Jokowi tidak melakukan pendataan ulang penerima KJS, dirinya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dan mengusutnya.
“Kalau gak mau data ulang, KPK harus periksa ini, masak orang kaya pakai KJS,” tegas Alaydrus.
“Karena penerima KJS sebanyak 3,5 juta ini banyak orang mampu, KTP palsu, KTP non Jakarta. Maka harus didata ulang,” tandasnya.
Alaydrus minta KPK periksa Jokowi soal KJS
